Sorong, 27 Agustus 2025 – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Sorong menyesalkan pernyataan Gubernur Papua Barat Daya yang menyebut masyarakat pendemo sebagai separatis.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi, terutama dalam kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
“Tentu kita sebagai warga negara yang baik pasti mencintai tanah air ini. Tetapi jika rakyat merasa diperlakukan tidak adil, maka wajar jika mereka turun menyuarakan aspirasi. Mengklaim mereka sebagai separatis adalah sikap yang sangat disayangkan, apalagi datang dari seorang gubernur,” ujarnya di Sorong.
Ia menilai bahwa persoalan keamanan yang terjadi saat aksi demonstrasi menolak pemindahan persidangan tahanan politik (tapol) ke Makassar justru disebabkan oleh kelalaian pemerintah provinsi dalam mengantisipasi sejak awal.
“Jika pemprov jeli sejak awal, tidak mungkin terjadi kegaduhan soal kamtibmas. Buktinya, kemarin setelah rapat terbatas Forkopimda, tidak ada langkah konkret yang dihasilkan. Lalu hari ini ketika masyarakat turun ke jalan, justru gubernur menyebut mereka separatis. Itu sama saja mendahului putusan hakim,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh mahasiswa dan aktivis di Kota Sorong untuk tetap mengedepankan kampanye kedamaian demi menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Saya mengajak rekan-rekan mahasiswa dan aktivis agar tidak tinggal diam, tapi mari bersama-sama kita kampanyekan soal kedamaian di kota ini. Demi menciptakan Sorong yang aman dan nyaman bagi semua,” pungkasnya.
Red
