Jakarta — Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (INDIKATOR) yang tengah melaksanakan penelitian nasional bertajuk Sosial-Kemasyarakatan, Pelayanan Publik, dan Kinerja Demokrasi di Indonesia Tahun 2025. Penelitian bersifat akademis ini dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia yang kini berjumlah 38 provinsi.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik serta kinerja pemerintahan berdasarkan penilaian dan persepsi masyarakat Indonesia. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan objektif bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi kebijakan publik serta memperkuat kualitas demokrasi nasional.

Pimpinan Nasional FAMI, Adv. Sulkipani Thamrin, menilai kegiatan riset yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia merupakan langkah yang sangat strategis, independen, dan bernilai ilmiah tinggi bagi pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Apa yang dilakukan oleh Indikator adalah kegiatan yang sangat penting dan konstruktif dalam memperkuat demokrasi. Penelitian berbasis opini publik seperti ini menjadi instrumen evaluasi objektif bagi pemerintah, sekaligus cermin peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Sulkipani

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa atas nama Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia, pihaknya sangat mendukung penuh kegiatan penelitian tersebut dan menilai langkah ini patut menjadi contoh bagi kita semua dalam mendorong partisipasi publik dan budaya riset yang sehat di Indonesia.

“Atas nama Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia, kami sangat mendukung kegiatan ini. Penelitian yang dilakukan secara akademis dan independen seperti ini harus menjadi contoh bagi seluruh lembaga dan elemen bangsa,” tegas Sulkipani Thamrin, yang juga merupakan salah satu alumni Harvard University.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam survei nasional merupakan bagian dari pendidikan demokrasi yang esensial. Aspirasi publik harus dijadikan dasar perbaikan kebijakan, bukan disikapi secara defensif, melainkan sebagai masukan berharga bagi peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan kepada rakyat.

Federasi Advokat Muda Indonesia berharap hasil penelitian nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi sosial, pelayanan publik, dan kualitas demokrasi Indonesia pada tahun 2025, serta menjadi referensi kuat dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. 

Humas : FEDERASI ADVOKAT MUDA INDONESIA

AspirasiRakyat.My.Id, Kuala Pembuang— Bambang Hermanto, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Seruyan, resmi mengembalikan berkas formulir pendaftaran sebagai bakal calon Ketua PWI Seruyan, Berkas diterima langsung oleh panitia Konferensi VII di Sekretariat PWI Seruyan Sabtu 06 Desember 2025.

Bambang menyampaikan bahwa keputusannya kembali mencalonkan diri dmy.idasari komitmen untuk melanjutkan program organisasi serta memperkuat peran PWI di Seruyan.

“Saya maju lagi untuk menuntaskan program yang sudah berjalan sekaligus memperkuat kerja organisasi. PWI Seruyan harus tetap solmy.id dan profesional dalam menjalankan fungsi pers di daerah,” ujarnya.

Berkaitan dengan berkas, Bambang juga memastikan berkas yang diserahkan kepada pihak Panitia Konferensi VII telah lengkap tinggal menunggu tahap selanjutnya.

Kendati demikian, Bambang juga berharap proses pemilihan berjalan lancar dan tetap mengedepankan kebersamaan. “Intinya kita jaga marwah organisasi dan bersama-sama membangun PWI Seruyan agar semakin kuat,” tutupnya. (Red)

AspirasiRakyat.My.Id, Kuala Pembuang– Polsek Seruyan Hilir terus mendukung program ketahanan pangan nasional dengan melakukan penanaman jagung di lahan satu hektar milik Pemerintah Desa Bangun Harja. Penanaman ini menjadi langkah nyata Polri dalam memastikan program nasional tersebut berjalan baik dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

Penanaman susulan dilakukan setelah sebagian bibit jagung sebelumnya tmy.idak tumbuh dan gagal berkembang. Untuk memaksimalkan hasil, proses penanaman dilakukan secara manual dengan menggunakan bibit jagung Hibrmy.ida Bisi 18 F1 yang dikenal unggul dan berproduktivitas tinggi.

“Penanaman jagung dilakukan secara manual untuk memastikan hasil panen lebih optimal. Bibit yang digunakan adalah Hibrmy.ida Bisi 18 F1 yang kualitasnya sudah terbukti,” ujarnya, Rabu (3/12).

Kapolsek Seruyan Hilir, Iptu Pramono, menjelaskan bahwa lahan seluas tiga hektar milik Bumdes Bangun Harja saat ini menunjukkan perkembangan cukup baik, meski terdapat tantangan berupa kondisi tanah yang licin dan lembek pada saat curah hujan tinggi.

“Dalam upaya memastikan jagung tumbuh dengan baik, kami melakukan antisipasi menggunakan pestismy.ida Furadan sebagai pengendali hama akar seperti penggerek batang dan uret,” jelasnya.

Polsek Seruyan Hilir berharap penanaman jagung ini dapat berkelanjutan dan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Bangun Harja.

“Kegiatan ini mendapat dukungan berbagai pihak. Lahan seluas tiga hektar ini ditargetkan menjadi sentra penanaman jagung yang produktif dan berkesinambungan bagi masyarakat desa,” pungkasnya. (Red)

SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua.

“Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,” ujar Kepala Suku Biak, Hengky Korwa.

Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, menambahkan bahwa masyarakat adat siap menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan dalam setiap proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita adalah satu, kita berjalan bersama-sama untuk masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju,” tegas Heri Koranu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa generasi muda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program-program nasional, terutama yang menyentuh masyarakat adat dan kampung-kampung.

Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat Biak dan berbagai tokoh lokal siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta tetap menjaga nilai budaya dan tradisi masyarakat. 

Laporan Yeri Yoom