Mama-Mama Papua Apresiasi Bantuan Presiden Prabowo untuk Pelatihan Rajut Tenun, Tegaskan Dukungan pada Asta Cita di Tanah Papua

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Sastra UNIPA Apresiasi Presiden Prabowo atas Bantuan Motor Operasional untuk Kegiatan Alumni

SORONG — Ketua Ikatan Alumni Fakultas Sastra Universitas Papua (UNIPA), Kelvin Ayomi, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan berupa satu unit sepeda motor Honda PCX 160 yang diterima melalui pembelian langsung di diler resmi. Bantuan tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap penguatan peran mahasiswa dan alumni di wilayah Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, Kelvin Ayomi menegaskan bahwa fasilitas yang diberikan ini akan menjadi sarana penting bagi alumni untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan kemasyarakatan yang selama ini terus didorong oleh Ikatan Alumni Fakultas Sastra UNIPA.

“Motor ini akan digunakan sebagai alat transportasi dalam mendukung aktivitas dan mobilitas kami, terutama dalam melaksanakan berbagai program sosial, kebudayaan, edukasi masyarakat, dan kegiatan koordinasi alumni di Kota Sorong,” ujar Kelvin.

Ia menjelaskan bahwa intensitas kegiatan alumni yang semakin meningkat membutuhkan dukungan sarana operasional agar setiap program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Bantuan tersebut, lanjutnya, menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat memiliki perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia, khususnya di lingkungan kampus UNIPA.

“Atas nama seluruh alumni Fakultas Sastra UNIPA, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat,” tambah Kelvin.

Ia juga menekankan bahwa keberadaan kendaraan operasional tersebut akan membantu memperluas jangkauan kegiatan alumni, termasuk pendampingan akademik mahasiswa, penguatan komunitas literasi, pelestarian budaya lokal, serta koordinasi dengan berbagai pihak di Papua Barat Daya.

Ikatan Alumni Fakultas Sastra UNIPA berharap sinergi antara pemerintah dan komunitas akademik dapat terus berlanjut, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya bantuan ini, organisasi alumni berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas tersebut demi manfaat yang lebih luas, baik bagi civitas akademika maupun masyarakat di wilayah Sorong dan sekitarnya.Ketua Ikatan Alumni Fakultas Sastra UNIPA Apresiasi Presiden Prabowo atas Bantuan Motor Operasional untuk Kegiatan Alumni.

Laporan Hery

Diduga Ada Kepentingan Investasi, Pemda Sorong Selatan Disorot: Mubes Imekko II Disebut “Rekayasa Kekuasaan Adat”

Sorong Selatan, Papua Barat Daya — Polemik adat di Sorong Selatan memanas. Pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Imekko II Se-Tanah Papua digugat keras oleh Forum Komunikasi Masyarakat Imekko Bersatu (FORKOM Imekko Bersatu PBD). Mereka menuduh pemerintah daerah melakukan rekayasa kekuasaan adat demi membuka akses kepentingan tertentu di wilayah ulayat masyarakat Imekko.

Ketua FORKOM, Ferry Onim, menilai Mubes tersebut bukan kehendak adat, melainkan “agenda pemerintah yang dipaksakan.” Ia menyebut penyelenggaraannya tidak hanya cacat prosedur adat, tetapi juga sengaja menyingkirkan para tokoh adat dari wilayah-wilayah yang berhak mengurus kekuasaan adat. “Ini bukan Mubes adat. Ini Mubes pemerintah yang mengatasnamakan adat,” ujarnya.

Onim mengungkapkan struktur kepanitiaan didominasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Sorong Selatan, bahkan posisi kunci seperti ketua hingga wakil panitia dipegang oleh ASN. Sebagian besar panitia juga disebut hanya berasal dari satu sub-suku tertentu, sementara sub-suku Kaiso, Iwaro, Awee, Bira, hingga Yaben Nerigo sama sekali tidak dilibatkan. “Orang kantor menentukan urusan adat. Itu pelanggaran serius,” tegasnya.

Namun yang paling keras disorot FORKOM adalah dugaan keterlibatan industri migas di balik manuver pemerintah. Menurut Onim, ada komunikasi Pemda Sorong Selatan dengan pihak SKK Migas dan BP Tangguh tanpa persetujuan pemilik hak ulayat. Ia menduga Mubes dijadikan jalan pembuka legitimasi bagi investor untuk masuk dan beroperasi di atas tanah adat Imekko. “Selain intervensi, ini berpotensi menjadi perampasan ruang adat berkedok musyawarah,” katanya.

FORKOM juga menilai mandat adat dalam Mubes tersebut diberikan secara serampangan, termasuk penunjukan pihak yang diklaim sebagai panglima adat tanpa melalui mekanisme adat. Onim menyebut langkah itu sebagai tindakan jual beli legitimasi adat oleh pejabat daerah. “Kami melihat kekuasaan adat sedang ditransaksikan,” ucapnya.

Onim meminta Gubernur Papua Barat Daya tidak menghadiri Mubes tersebut dan mendesak pemerintah provinsi memberi teguran keras kepada pejabat yang diduga menyalahgunakan wewenang untuk mengintervensi hak masyarakat adat. Ia mengingatkan bahwa perlindungan hak adat tercantum jelas dalam regulasi Otonomi Khusus, sehingga pemerintah tidak berwenang mengambil alih pengambilan keputusan adat.

FORKOM secara resmi menyatakan menolak seluruh pelaksanaan Mubes Imekko II yang digelar Pemda Sorong Selatan. Mereka menyebut kegiatan itu tidak memiliki legitimasi adat, membuka potensi konflik horizontal, dan menjadi pintu masuk eksploitasi wilayah adat. “Kami nyatakan Mubes ini tidak sah dan penuh kepentingan. Itu fakta, bukan asumsi,” tegas Onim.

Disertasi Bernadus Okoka Soroti Arah Pembaruan Hukum di Papua, Raih Doktor dengan Predikat Sangat Memuaskan

Surabaya — Komitmen terhadap pembaruan hukum di Papua kembali mendapatkan perhatian nasional melalui keberhasilan Bernadus Okoka, yang resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya. Dalam sidang terbuka yang berlangsung intensif, Okoka dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan setelah mempertahankan penelitiannya di hadapan 10 penguji internal serta 3 penanya eksternal.

Melalui disertasinya, Okoka mengangkat topik strategis mengenai efektivitas struktur hukum dan sistem pelayanan publik di Papua, termasuk evaluasi implementasi peraturan yang mengatur lembaga pemerintahan daerah. Ia menyoroti pentingnya penataan ulang regulasi, peningkatan kapasitas lembaga hukum lokal, serta integrasi kearifan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan. “Tujuan saya adalah menghadirkan rekomendasi yang aplikatif agar penyelenggaraan pemerintahan di Papua lebih responsif dan berkualitas,” ujarnya kepada media.

Sidang promosi doktor ini menghadirkan sejumlah akademisi senior yang berperan sebagai tim penguji, yakni: Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CRA.; Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.; Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.; Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.; Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Hufron, S.H., M.H.; Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.; Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.; Prof. Dr. Deni SB. Yuherawan, S.H., M.S.; serta Prof. Dr. Slamet Riyadi, M.Si., Ak., CA., CTA. Para penguji menilai bahwa karya ilmiah Okoka menawarkan pendekatan baru untuk memperbaiki tata kelola hukum di wilayah timur Indonesia.

Dari Papua Barat Daya, apresiasi disampaikan oleh Pelaksana Tugas Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Papua Barat Daya, Ronal Efendi, yang menegaskan bahwa keberhasilan Okoka layak dijadikan inspirasi bagi generasi muda Papua. “Beliau adalah contoh putra Papua yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga konsisten memberikan kontribusi pemikiran bagi kemajuan tanah kelahirannya,” ucap Ronal.

Ucapan selamat juga datang dari Presiden Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), Ofi Sasmita, yang menyebut pencapaian itu sebagai bukti dedikasi Okoka terhadap dunia hukum. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan capaian luar biasa yang akan memberi dampak positif bagi perkembangan profesi advokat muda di Indonesia.

Dengan gelar doktor yang kini disandangnya, Okoka menegaskan tekadnya untuk terus mengembangkan kajian hukum yang berorientasi pada keadilan dan pemberdayaan masyarakat Papua. Ia berharap disertasinya dapat menjadi salah satu rujukan akademis bagi pemerintah, lembaga hukum, dan para pemangku kepentingan dalam membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan di Tanah Papua.