Kalimantan Timur — Menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan akses keadilan di wilayah Kalimantan, khususnya bagi masyarakat kecil dan kaum buruh, Organisasi Bantuan Hukum POSBAKUM PRANAJA resmi melebarkan sayap organisasinya ke Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah ini menjadi terobosan penting dalam upaya memperluas layanan bantuan hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, seiring meningkatnya dinamika hukum akibat pesatnya pembangunan, industrialisasi, serta persoalan ketenagakerjaan dan agraria di wilayah tersebut.

Ketua Umum DPP POSBAKUM PRANAJA menegaskan bahwa kehadiran organisasi di Kalimantan Timur merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan masyarakat tidak kehilangan hak atas keadilan.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat, khususnya kaum buruh dan kelompok rentan, mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Kalimantan Timur memiliki tantangan hukum yang kompleks dan tidak boleh dibiarkan tanpa pengawalan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP POSBAKUM PRANAJA, Ofi Sasmita, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur telah terbentuk kepengurusan cabang pada tahun ini.

“Kami berharap tahun ini seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur sudah memiliki kepengurusan cabang POSBAKUM PRANAJA. Tujuannya agar pelayanan bantuan hukum benar-benar hadir dekat dengan masyarakat,” ujar Ofi Sasmita melalui keterangan di media sosial.

Ia menilai pembentukan cabang di setiap daerah menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons hukum terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama buruh, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi lemah.

Senada dengan itu, Ketua Bidang Litigasi POSBAKUM PRANAJA, Advokat Sulikipani Thamrin, yang juga merupakan Direktur Indonesian Anti Corruption Associates (IACA), menegaskan bahwa kehadiran POSBAKUM PRANAJA di Kalimantan Timur juga membawa misi penguatan penegakan hukum dan agenda antikorupsi.

“POSBAKUM PRANAJA tidak hanya fokus pada pendampingan litigasi dan nonlitigasi, tetapi juga siap mengawal kasus-kasus yang berpotensi merugikan hak masyarakat dan keuangan negara. Sinergi dengan IACA menjadi bagian dari komitmen kami untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas hukum di daerah,” tegas Adv. Sulikipani Thamrin.

Menurutnya, penguatan sumber daya advokat dan paralegal di setiap cabang akan menjadi prioritas agar masyarakat mendapatkan pendampingan hukum yang profesional, berani, dan berintegritas.

Perluasan POSBAKUM PRANAJA ke Kalimantan Timur ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh bantuan hukum tanpa diskriminasi.

Dengan langkah ini, POSBAKUM PRANAJA optimistis dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta mengawal hak-hak rakyat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Ridwan.

Jakarta — Lembaga Sertifikasi Profesi Ahli Konsultasi Hukum Pertambangan dan Pengadaan Republik Indonesia (LSP A AKHPDP RI) kembali menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi profesi secara serentak di lima provinsi di Indonesia, yakni Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Papua, dan Bali.

Kegiatan berskala nasional ini diikuti oleh 135 peserta dari berbagai latar belakang profesi strategis di bidang pertambangan, keselamatan kerja, dan pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan sertifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan spesialisasi di masing-masing wilayah. Provinsi Jawa Barat dan Papua melaksanakan Sertifikasi Pengawas Operasional Utama (POU), Provinsi Yogyakarta menyelenggarakan Sertifikasi Ahli K3 Muda Pertambangan, Provinsi Bali menggelar Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), sementara Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Sertifikasi Surat Izin Operator (SIO).

Direktur LSP AKHPDP RI, Advokat Sulikipani Thamrin, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak mulai 29 Januari hingga 1 Februari 2026.

“Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan metode hybrid. Untuk wilayah Jawa Barat dan Yogyakarta dilaksanakan secara offline, sementara Bali, Sulawesi Tengah, dan Papua dilaksanakan secara online,” ungkapnya.

Sementara itu, Advokat Rina Masita Yunita, selaku Koordinator Bidang Sertifikasi Profesi LSP AKHPDP RI, menegaskan bahwa pihak penyelenggara memberikan atensi khusus terhadap pelaksanaan kegiatan ini karena dilaksanakan secara bersamaan di berbagai wilayah.

“Karena kegiatan ini bersifat nasional dan dilaksanakan serentak, kami dari LSP AKHPDP RI membagi zona wilayah agar seluruh rangkaian kegiatan dapat ditangani secara profesional, terukur, dan terkendali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rina Masita Yunita menambahkan bahwa peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi di LSP AKHPDP RI tidak hanya memperoleh sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), tetapi juga memperoleh gelar vokasi non-akademik bagi peserta yang dinyatakan kompeten.

“Gelar Certified Mining and Procurement Specialist (C.MPS) merupakan gelar non-akademik yang sah dan legal, yang diberikan oleh Departemen Pendidikan Vokasi Ahli Konsultan Hukum Pertambangan dan Pengadaan Republik Indonesia (AKHPDPRI) sebagai bentuk pengakuan profesional atas kompetensi peserta,” tegasnya.

Sebagai bentuk keberlanjutan program peningkatan kompetensi nasional, LSP AKHPDP RI juga merencanakan pelaksanaan Sertifikasi Gelombang II Tahun 2026 yang Insyaallah akan digelar pada 8 Februari 2026.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat standar kompetensi tenaga profesional nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertambangan dan pengadaan, serta mendukung terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing tinggi dan berintegritas.

Sumber Humas LSP AKHPDP RI

AspirasiRakyat.My.Id, Barito Utara– Memasuki 100 hari kerja pertama, Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara menunjukkan komitmen dalam menjalankan roda pemerintahan dengan memfokuskan pelaksanaan program prioritas dan unggulan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, Selasa, 20 Januari 2026.

Sejak dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara langsung melakukan konsolmy.idasi internal pemerintahan, memperkuat koordinasi antarperangkat daerah, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan searah dengan visi dan misi daerah.

Bupati Barito Utara mengatakan, 100 hari kerja menjadi fondasi awal untuk membangun pemerintahan yang solmy.id dan responsif. Ia menegaskan pentingnya kerja cepat dan terukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Seratus hari kerja ini kami jadikan langkah awal untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan program prioritas benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam bmy.idang pelayanan publik, pemerintah daerah melakukan pembenahan layanan administrasi kependudukan, perizinan, serta pelayanan dasar agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, peningkatan disiplin aparatur serta optimalisasi kinerja ASN juga menjadi perhatian utama.

“Pelayanan publik harus terus ditingkatkan, baik dari sisi kecepatan, ketepatan, maupun sikap aparatur dalam melayani masyarakat,” kata Bupati.

Pada sektor infrastruktur, program 100 hari kerja difokuskan pada percepatan perbaikan jalan, jembatan, serta sarana pendukung transportasi, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil guna meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Barito Utara menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan pendmy.idikan dan kesehatan juga menjadi prioritas, termasuk penguatan pelayanan puskesmas, pemerataan tenaga pendmy.idik dan tenaga kesehatan, serta peningkatan sarana pendukung.

“Kami terus melakukan evaluasi agar setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya. (Red)

AspirasiRakyat.My.Id, Kuala Pembuang– Bupati Barito Utara memimpin apel pagi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara yang dirangkaikan dengan penyerahan hibah kendaraan dinas roda empat guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, Selasa, 13 Januari 2026.

Apel pagi tersebut diikuti Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala bagian, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Sekretariat Daerah. Kegiatan berlangsung tertib dan khmy.idmat sebagai bagian dari pembinaan disiplin aparatur.

Dalam arahannya, Bupati Barito Utara menegaskan bahwa apel pagi bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana memperkuat disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas serta meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Disiplin dan profesionalisme aparatur adalah kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Bupati Barito Utara.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan secara simbolis hibah kendaraan dinas roda empat. Hibah ini diberikan untuk mendukung mobilitas kerja aparatur agar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Bupati menekankan agar kendaraan dinas yang dihibahkan dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

“Aset daerah ini harus digunakan secara bertanggung jawab dan benar-benar untuk kepentingan dinas serta pelayanan kepada masyarakat,” Pungkasnya. (Red)