Kalimantan Timur — Menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan akses keadilan di wilayah Kalimantan, khususnya bagi masyarakat kecil dan kaum buruh, Organisasi Bantuan Hukum POSBAKUM PRANAJA resmi melebarkan sayap organisasinya ke Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah ini menjadi terobosan penting dalam upaya memperluas layanan bantuan hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, seiring meningkatnya dinamika hukum akibat pesatnya pembangunan, industrialisasi, serta persoalan ketenagakerjaan dan agraria di wilayah tersebut.

Ketua Umum DPP POSBAKUM PRANAJA menegaskan bahwa kehadiran organisasi di Kalimantan Timur merupakan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan masyarakat tidak kehilangan hak atas keadilan.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat, khususnya kaum buruh dan kelompok rentan, mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Kalimantan Timur memiliki tantangan hukum yang kompleks dan tidak boleh dibiarkan tanpa pengawalan,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP POSBAKUM PRANAJA, Ofi Sasmita, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur telah terbentuk kepengurusan cabang pada tahun ini.

“Kami berharap tahun ini seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur sudah memiliki kepengurusan cabang POSBAKUM PRANAJA. Tujuannya agar pelayanan bantuan hukum benar-benar hadir dekat dengan masyarakat,” ujar Ofi Sasmita melalui keterangan di media sosial.

Ia menilai pembentukan cabang di setiap daerah menjadi langkah strategis untuk mempercepat respons hukum terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama buruh, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi lemah.

Senada dengan itu, Ketua Bidang Litigasi POSBAKUM PRANAJA, Advokat Sulikipani Thamrin, yang juga merupakan Direktur Indonesian Anti Corruption Associates (IACA), menegaskan bahwa kehadiran POSBAKUM PRANAJA di Kalimantan Timur juga membawa misi penguatan penegakan hukum dan agenda antikorupsi.

“POSBAKUM PRANAJA tidak hanya fokus pada pendampingan litigasi dan nonlitigasi, tetapi juga siap mengawal kasus-kasus yang berpotensi merugikan hak masyarakat dan keuangan negara. Sinergi dengan IACA menjadi bagian dari komitmen kami untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas hukum di daerah,” tegas Adv. Sulikipani Thamrin.

Menurutnya, penguatan sumber daya advokat dan paralegal di setiap cabang akan menjadi prioritas agar masyarakat mendapatkan pendampingan hukum yang profesional, berani, dan berintegritas.

Perluasan POSBAKUM PRANAJA ke Kalimantan Timur ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh bantuan hukum tanpa diskriminasi.

Dengan langkah ini, POSBAKUM PRANAJA optimistis dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan, memperkuat kesadaran hukum masyarakat, serta mengawal hak-hak rakyat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Ridwan.

Sorong, Papua Barat Daya —Kegiatan Formatur dan Mide Formatur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong) untuk periode 2025–2026 resmi terlaksana dengan lancar dan penuh semangat kaderisasi. Dalam forum tersebut, terpilih tiga figur muda potensial, yakni Ade Manaf Rumodar, Jufry Sangaji, dan Ulfa Fitriani sebagai pemegang mandat baru HMI Cabang Sorong.

Ucapan selamat dan apresiasi disampaikan oleh Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (DPN FAMI) melalui Presiden Adv. Ofi Sasmita. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan rasa bangga atas terselenggaranya proses demokrasi kader di tubuh HMI yang berjalan tertib, terbuka, dan penuh semangat intelektual.

“Kami dari DPN FAMI menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh formatur dan mide formatur HMI Cabang Sorong periode 2025–2026. Ini adalah langkah maju dalam menjaga tradisi kaderisasi dan kepemimpinan di Tanah Papua,” ujar Adv. Ofi Sasmita, Presiden DPN FAMI, dalam keterangan resminya, Kamis (30/10/2025).

Lebih lanjut, Ofi menegaskan bahwa HMI memiliki peran strategis sebagai organisasi yang konsisten melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa di berbagai sektor. Ia juga menilai bahwa semangat kaderisasi di HMI Cabang Sorong menjadi teladan bagi organisasi mahasiswa lainnya di Papua Barat Daya.

“HMI adalah rumah besar para intelektual muda Islam Indonesia. Saya percaya HMI Cabang Sorong akan terus menjaga marwah organisasi sebagai wadah pembentukan karakter dan moralitas pemimpin masa depan,” ucapnya.

Adv. Ofi Sasmita juga menyoroti pentingnya regenerasi kepemimpinan yang berlandaskan nilai keislaman, keindonesiaan, dan keadilan sosial. Ia berharap agar kepemimpinan baru HMI Cabang Sorong mampu memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat.

“Kepemimpinan baru ini harus menjadi simbol perubahan positif. HMI Sorong harus hadir membawa solusi, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia Papua,” tegasnya.

Presiden DPN FAMI itu juga berpesan agar para kader HMI terus menanamkan semangat militansi dan tanggung jawab moral terhadap bangsa dan umat. Menurutnya, hanya dengan pengkaderan yang kuat, bangsa ini dapat melahirkan generasi pemimpin yang tangguh dan berintegritas.

“Kader HMI tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga harus berjiwa sosial dan berakhlak mulia. Inilah inti dari pengkaderan sejati yang harus terus dijaga,” tutup Adv. Ofi Sasmita.

Dengan terbentuknya kepemimpinan baru ini, HMI Cabang Sorong diharapkan semakin solid dan adaptif terhadap tantangan zaman, serta mampu menjadi pionir dalam membangun peradaban dan kepemimpinan muda yang berdaya di Tanah Papua. Red

Sorong – Abdul Manaf Rumodar resmi terpilih sebagai Formatur Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong periode 2025–2026, melalui forum Peninjauan Kembali Konferensi Cabang (PK Konfercab) ke-XV yang diselenggarakan oleh HMI BADKO Papua Barat–Papua Barat Daya di Kota Sorong.

Steering Committee (SC) Rajab Refideso menjelaskan bahwa agenda PK Konfercab ke-XV berjalan berdasarkan hasil rapat pengurus BADKO dan sesuai arahan Ketua Umum PB HMI.
“Sejak awal, forum diikuti oleh delegasi dari tujuh komisariat se-Cabang Sorong,” ujar Rajab di Sorong, Selasa (4/11/2025).

Sebelumnya, BADKO menugaskan lima pengurus untuk mengawal jalannya forum, yaitu Zahra Rabrusun sebagai Koordinator SC, serta Rajab Refideso, Edison Rumadedei, Ibrahim, dan Taufik sebagai anggota.

Rajab mengakui bahwa forum sempat kurang steril setelah Zahra Rabrusun, yang awalnya menjabat Koordinator SC, mengundurkan diri sehari sebelum pemilihan untuk maju sebagai kandidat Ketua HMI Cabang Sorong.

“Zahra Rabrusun mundur dari Koordinator SC dan menjadi calon ketua bersama Manaf Rumodar serta Adi Saputra Tuaeka,” jelasnya.

Menurut Rajab, dinamika forum sempat memanas akibat silang pendapat antar peserta. Namun pihaknya tetap melanjutkan agenda setelah berkoordinasi dengan Kabid Pembinaan Aparatur Organisasi (PAO) BADKO sebagai pemantau jalannya PK Konfercab.
“Kami melanjutkan forum di tempat lain karena adanya intervensi dari luar. Forum tetap sah karena memenuhi kuorum 50 + 1,” tegasnya.

Hasilnya, Abdul Manaf Rumodar terpilih setelah memperoleh dukungan dari lima komisariat, yakni Hukum, FISIP, IAIN, Eksakta, dan FKIP.
Sementara itu, dua komisariat lain—UNIMUDA dan Sorong Selatan—tidak memberikan dukungan kepada Manaf Rumodar.

Kabid PAO HMI BADKO, Mustafa Hulihulis, membenarkan bahwa dinamika dalam forum merupakan hal wajar di tubuh organisasi.
“Tidak elok jika Koordinator SC yang mundur kemudian mencalonkan diri dan malah memicu perdebatan. Seharusnya yang bersuara keras itu komisariat, bukan panitia,” ujarnya.

Mustafa menegaskan bahwa setelah Zahra Rabrusun mundur, posisi Koordinator SC secara resmi diserahkan kepada Rajab Refideso yang kemudian melanjutkan forum hingga tuntas.
“Saya sudah arahkan agar Rajab melanjutkan forum, karena itu hak peserta sesuai AD/ART. Proses yang dijalankan Rajab sudah sesuai standar 50 + 1,” tambahnya.

Ia berharap setelah terpilih, Abdul Manaf Rumodar dapat merangkul seluruh kader dan memperkuat solidaritas antar komisariat di HMI Cabang Sorong.
“Semua tahapan sudah selesai. Kini tugas Ketua Terpilih adalah menyatukan kembali kader dan melanjutkan roda organisasi,” pungkas Mustafa.

Sorong, 4 November 2025

FO