Jakarta Selatan,  — Dukungan terhadap Yeheskel Klasuat untuk maju sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya terus menguat. Sejumlah organisasi advokat, media, advokasi, serta asosiasi profesi tingkat nasional secara resmi menyampaikan restu dan dukungan sebagai bentuk kepercayaan terhadap kapasitas kepemimpinan, integritas, serta komitmen Yeheskel dalam membangun kepemudaan yang progresif, inklusif, dan berdaya saing.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media di pelataran Kantor Hukum Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), Jakarta Selatan, dalam sebuah pertemuan yang juga membahas dan menanggapi perkembangan sejumlah kasus perkara di berbagai wilayah Indonesia. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang konsolidasi nasional lintas organisasi untuk memperkuat peran pemuda dalam menjaga stabilitas sosial, penegakan hukum, serta pembangunan daerah.

Dalam momentum pertemuan tersebut, para pimpinan organisasi secara bergantian menyampaikan pernyataan sikap, dukungan, serta pesan strategis langsung kepada Yeheskel Klasuat sebagai bentuk komitmen kolektif dalam memperkuat konsolidasi kepemudaan. Penyampaian tersebut sekaligus menegaskan harapan bersama agar Yeheskel Klasuat mampu mengemban amanah kepemimpinan KNPI Kabupaten Sorong secara profesional, berintegritas, inklusif, serta menjadi figur pemersatu yang mampu menggerakkan potensi pemuda dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah dan penguatan nilai kebangsaan.

Organisasi Advokat Membrikan penyampaian Melalui Ketua Umum Pimpinan Pusat Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI), adv Andri Bahori, menyampaikan bahwa Yeheskel Klasuat merupakan figur pemuda yang memiliki integritas dan keberanian moral dalam memperjuangkan nilai keadilan. Ia berpesan agar Yeheskel menjadikan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam memimpin organisasi kepemudaan.

Sedangkan dari Sektor Organisasi Advokat melalui Presiden Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), Ofi Sasmita, menyatakan bahwa Yeheskel dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan yang progresif dan mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan. Ia berharap KNPI Kabupaten Sorong ke depan dapat menjadi wadah persatuan pemuda lintas organisasi dan latar belakang.

Sedangkan dari Sektor NGO Direktur Indonesia Anti Corruption Advocacy (IACA), Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa dukungan diberikan karena komitmen Yeheskel terhadap transparansi dan nilai-nilai antikorupsi. Ia menyampaikan pesan agar kepemimpinan KNPI nantinya mampu menjadi garda terdepan dalam membangun budaya organisasi yang bersih dan akuntabel.

Tak Tinggal diam Melalui Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan dan Media Online Republik Indonesia (AWMORI), Anita Maharani, menyampaikan bahwa Yeheskel merupakan figur yang terbuka terhadap peran media. Ia berharap kepemimpinan KNPI dapat menjadikan media sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi pembangunan kepemudaan kepada masyarakat.

dipertegas oleh Ketua Bidang Kerjasama Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pekerja Pertambangan Republik Indonesia (APPPRI), Muhammad Khadafi, menyatakan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia berpesan agar Yeheskel mampu membuka ruang kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Ketua Nasional Komite Advokat Indonesia (KAI), Adv Binsar L. Pangaribuan, menegaskan bahwa kepemimpinan KNPI membutuhkan figur yang tegas, memiliki wawasan kebangsaan, serta memahami tata kelola organisasi berbasis hukum. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Yeheskel memiliki kapasitas untuk menjalankan amanah tersebut.

Sekretaris Jenderal Nasional Ahli Konsultan Hukum Pertambangan dan Pengadaan Republik Indonesia (AKHPDPRI), ADV Rina Masita Yunita, turut menyampaikan dukungan dengan harapan agar Yeheskel mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, serta tata kelola organisasi yang modern dan inklusif dalam menjalankan kepemimpinan.

Dukungan lintas organisasi nasional ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi organisasi kepemudaan di Kabupaten Sorong serta menghadirkan kepemimpinan KNPI yang mampu menjadi wadah strategis pengembangan generasi muda, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, serta penguatan persatuan. Para pimpinan organisasi juga mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas, menjunjung nilai demokrasi organisasi, serta bersama-sama mendorong kepemimpinan yang membawa perubahan positif bagi Papua Barat Daya.Redaksi

SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua.

“Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,” ujar Kepala Suku Biak, Hengky Korwa.

Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, menambahkan bahwa masyarakat adat siap menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan dalam setiap proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita adalah satu, kita berjalan bersama-sama untuk masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju,” tegas Heri Koranu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa generasi muda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program-program nasional, terutama yang menyentuh masyarakat adat dan kampung-kampung.

Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat Biak dan berbagai tokoh lokal siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta tetap menjaga nilai budaya dan tradisi masyarakat. 

Laporan Yeri Yoom

SORONG — Sejumlah tokoh adat dan pemuda Papua Barat Daya menyampaikan pernyataan resmi dukungan terhadap program penguatan kelembagaan adat yang tengah digalakkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Kepala Suku Biak Papua Barat Daya, Hengky Korwa, bersama Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, dan Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam pernyataannya, mereka menegaskan komitmen masyarakat adat Biak untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran lembaga adat di Tanah Papua.

“Kami sebagai masyarakat Biak mendukung penuh program penguatan kelembagaan adat dalam rangka menyukseskan visi dan misi Presiden Prabowo di Tanah Tapuan. Atas nama masyarakat adat, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden. Kami berharap ke depan terjalin kerja sama yang semakin baik antara pemerintah dan seluruh masyarakat adat di Papua Barat Daya,” ujar Kepala Suku Biak, Hengky Korwa.

Komandan Polisi Adat Biak, Heri Koranu, menambahkan bahwa masyarakat adat siap menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan dalam setiap proses pembangunan. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita adalah satu, kita berjalan bersama-sama untuk masa depan Papua Barat Daya yang lebih maju,” tegas Heri Koranu.

Sementara itu, Ketua Pemuda Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan bahwa generasi muda siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mensukseskan program-program nasional, terutama yang menyentuh masyarakat adat dan kampung-kampung.

Pernyataan bersama ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat adat Biak dan berbagai tokoh lokal siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta tetap menjaga nilai budaya dan tradisi masyarakat. 

Laporan Yeri Yoom

Berita Nasional:Sosialisasi dan pelatihan Rajut Tenun Asli Papua kembali digelar di Papua Barat Daya sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, khususnya Mama-Mama Papua. Kegiatan ini dipimpin oleh Yosina Rita Pulanda, Ketua UMKM Rajut Tenun Asli Papua, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan nyata berupa alat-alat tenun dan material pendukung.

Menurut Yosina, bantuan tersebut telah membuka ruang pelatihan yang lebih luas bagi Mama-Mama Papua untuk mengembangkan keterampilan tenun tradisional—keterampilan yang menjadi identitas budaya sekaligus peluang ekonomi. Ia menegaskan bahwa dukungan ini merupakan bukti komitmen Presiden Prabowo dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya program pemberdayaan masyarakat di wilayah Timur Indonesia.

Dalam kegiatan ini, Mama-Mama Papua secara resmi menerima program MBG (Modal Bagi Gerak) dan PKG (Produktivitas Keluarga Gerak) yang digulirkan pemerintah di Papua Barat Daya. Program ini dinilai tepat sasaran karena langsung menyentuh kebutuhan lapangan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yosina juga menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tersebut sangat kuat di kalangan Mama-Mama Papua. Ia menyampaikan bahwa jika ada pihak yang menolak program Presiden Prabowo, Mama-Mama Papua siap mempertanyakan alasan penolakan tersebut.

“Mama Papua sudah menerima bukti nyata program Bapak Presiden. Kami siap turun bertanya kalau ada yang menolak, karena kami merasakan langsung manfaatnya,” tegasnya.

Pelatihan Rajut Tenun Asli Papua ini tidak hanya memperkuat ekonomi keluarga, tetapi juga menjaga kelestarian budaya lokal melalui karya-karya tenun yang khas dan memiliki nilai jual tinggi. Pemerintah daerah pun menyambut baik langkah ini, karena sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Papua.

Kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan yang bisa diperluas ke daerah lain di Tanah Papua, sehingga semakin banyak perempuan Papua yang terlibat aktif dalam penguatan ekonomi kreatif lokal.