Jakarta Selatan,  — Dukungan terhadap Yeheskel Klasuat untuk maju sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya terus menguat. Sejumlah organisasi advokat, media, advokasi, serta asosiasi profesi tingkat nasional secara resmi menyampaikan restu dan dukungan sebagai bentuk kepercayaan terhadap kapasitas kepemimpinan, integritas, serta komitmen Yeheskel dalam membangun kepemudaan yang progresif, inklusif, dan berdaya saing.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media di pelataran Kantor Hukum Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), Jakarta Selatan, dalam sebuah pertemuan yang juga membahas dan menanggapi perkembangan sejumlah kasus perkara di berbagai wilayah Indonesia. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang konsolidasi nasional lintas organisasi untuk memperkuat peran pemuda dalam menjaga stabilitas sosial, penegakan hukum, serta pembangunan daerah.

Dalam momentum pertemuan tersebut, para pimpinan organisasi secara bergantian menyampaikan pernyataan sikap, dukungan, serta pesan strategis langsung kepada Yeheskel Klasuat sebagai bentuk komitmen kolektif dalam memperkuat konsolidasi kepemudaan. Penyampaian tersebut sekaligus menegaskan harapan bersama agar Yeheskel Klasuat mampu mengemban amanah kepemimpinan KNPI Kabupaten Sorong secara profesional, berintegritas, inklusif, serta menjadi figur pemersatu yang mampu menggerakkan potensi pemuda dalam mendukung kemajuan pembangunan daerah dan penguatan nilai kebangsaan.

Organisasi Advokat Membrikan penyampaian Melalui Ketua Umum Pimpinan Pusat Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia (KPPHMRI), adv Andri Bahori, menyampaikan bahwa Yeheskel Klasuat merupakan figur pemuda yang memiliki integritas dan keberanian moral dalam memperjuangkan nilai keadilan. Ia berpesan agar Yeheskel menjadikan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam memimpin organisasi kepemudaan.

Sedangkan dari Sektor Organisasi Advokat melalui Presiden Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), Ofi Sasmita, menyatakan bahwa Yeheskel dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan yang progresif dan mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan. Ia berharap KNPI Kabupaten Sorong ke depan dapat menjadi wadah persatuan pemuda lintas organisasi dan latar belakang.

Sedangkan dari Sektor NGO Direktur Indonesia Anti Corruption Advocacy (IACA), Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa dukungan diberikan karena komitmen Yeheskel terhadap transparansi dan nilai-nilai antikorupsi. Ia menyampaikan pesan agar kepemimpinan KNPI nantinya mampu menjadi garda terdepan dalam membangun budaya organisasi yang bersih dan akuntabel.

Tak Tinggal diam Melalui Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan dan Media Online Republik Indonesia (AWMORI), Anita Maharani, menyampaikan bahwa Yeheskel merupakan figur yang terbuka terhadap peran media. Ia berharap kepemimpinan KNPI dapat menjadikan media sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi pembangunan kepemudaan kepada masyarakat.

dipertegas oleh Ketua Bidang Kerjasama Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pekerja Pertambangan Republik Indonesia (APPPRI), Muhammad Khadafi, menyatakan bahwa pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia berpesan agar Yeheskel mampu membuka ruang kolaborasi antara organisasi kepemudaan dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Ketua Nasional Komite Advokat Indonesia (KAI), Adv Binsar L. Pangaribuan, menegaskan bahwa kepemimpinan KNPI membutuhkan figur yang tegas, memiliki wawasan kebangsaan, serta memahami tata kelola organisasi berbasis hukum. Ia menyampaikan keyakinannya bahwa Yeheskel memiliki kapasitas untuk menjalankan amanah tersebut.

Sekretaris Jenderal Nasional Ahli Konsultan Hukum Pertambangan dan Pengadaan Republik Indonesia (AKHPDPRI), ADV Rina Masita Yunita, turut menyampaikan dukungan dengan harapan agar Yeheskel mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, serta tata kelola organisasi yang modern dan inklusif dalam menjalankan kepemimpinan.

Dukungan lintas organisasi nasional ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi organisasi kepemudaan di Kabupaten Sorong serta menghadirkan kepemimpinan KNPI yang mampu menjadi wadah strategis pengembangan generasi muda, peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, serta penguatan persatuan. Para pimpinan organisasi juga mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas, menjunjung nilai demokrasi organisasi, serta bersama-sama mendorong kepemimpinan yang membawa perubahan positif bagi Papua Barat Daya.Redaksi

AspirasiRakyat.My.Id, Palangka Raya– Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran menghadiri pagelaran wayang kulit dalam rangka peringatan Hari Wayang Nasional Tahun 2025 yang digelar di Joglo Sanggar Seni Trisno Budoyo, Jalan Mahir Mahar VII, Kota Palangka Raya, Sabtu malam, 13 Desember 2025.

Kegiatan budaya tersebut diselenggarakan oleh Paguyuban Kulowargo Wong Jowo (Pakuwojo) Kalimantan Tengah sebagai upaya melestarikan seni budaya tradisional, khususnya wayang kulit yang merupakan warisan budaya bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pagelaran wayang kulit yang dinilai mampu menjadi wadah pelestarian budaya sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat lintas latar belakang.

Agustiar Sabran menilai kegiatan seni dan budaya memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai kebudayaan, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap warisan leluhur di tengah arus modernisasi.

Pagelaran wayang kulit ini juga dihadiri Wali Kota Palangka Raya Fairmy.id Naparin dmy.idampingi Wakil Wali Kota Achmad Zaini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Tengah, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Acara berlangsung dengan khmy.idmat dan meriah, menampilkan pertunjukan wayang kulit yang sarat nilai filosofi dan pesan moral, sekaligus menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga dan merawat kekayaan budaya bangsa agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi muda. (Red)

AspirasiRakyat.My.Id Kuala Pembuang– Rumah BUMN Seruyan terus mendorong produk unggulan daerah agar mampu bersaing di tingkat nasional. Upaya tersebut ditunjukkan melalui pengenalan Gula Nipah Gawi Bapakat di Yogyakarta sebagai representasi kearifan lokal dan semangat gotong royong masyarakat Kabupaten Seruyan, Sabtu 27 Desember 2025.

Asisten Supervisor Rumah BUMN Seruyan, M. Andi Hmy.idayat, mengatakan kehadiran Rumah BUMN di Yogyakarta bukan sekadar membawa produk, melainkan juga membawa cerita perjuangan para pelaku UMKM daerah yang selama ini konsisten mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.

“Gula Nipah Gawi Bapakat ini adalah hasil dari proses panjang pendampingan UMKM, mulai dari pengolahan, peningkatan kualitas, hingga pengemasan agar siap bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Andi Hmy.idayat.

Ia menjelaskan, Rumah BUMN Seruyan berperan sebagai penghubung antara potensi lokal dan peluang pasar nasional. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM mampu naik kelas dan tampil lebih profesional.

“Kami ingin UMKM Seruyan percaya diri bahwa produk daerah memiliki kualitas dan nilai yang tmy.idak kalah dengan produk dari daerah lain,” katanya.

Menurut Andi, langkah membawa Gula Nipah Gawi Bapakat ke Yogyakarta menjadi bukti bahwa produk lokal Seruyan memiliki martabat dan daya saing untuk berdiri sejajar di panggung nasional.

“Dari Seruyan, kami optimistis produk lokal bisa diterima dan dibanggakan di tingkat nasional,”pungkasnya. (Red)

Pegaf – Dugaan pemotongan dana desa senilai Rp 15 juta per kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, kini menjadi sorotan nasional. Dengan 166 kampung terdampak, total dana yang diduga disalahgunakan mencapai Rp 2,49 miliar. Kasus ini memicu protes dari kepala-kepala kampung, pemalangan, dan keributan di beberapa desa, sehingga masyarakat menuntut tindakan tegas dari aparat hukum.

Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), melalui Presiden Adv. Ofi Sasmita, menyerukan agar aparat hukum segera menindak dugaan pemotongan dana desa yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri dan oknum aparat di Kabupaten Pegunungan Arfak.

“Dana desa adalah hak rakyat. Tidak ada pihak yang berhak bermain-main dengan uang rakyat. Siapa pun yang terbukti melakukan pemotongan dan penyalahgunaan dana desa harus dihukum seberat-beratnya,” tegas Adv. Ofi Sasmita.

“Kasus ini bukan sekadar masalah angka, tapi soal keadilan sosial dan moral bangsa. Jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa akan runtuh. Kami juga mendorong audit independen agar aliran dana desa bisa dipastikan transparan dan akuntabel.”

Desakan FAMI muncul di tengah viralnya unggahan Facebook oleh Rahabiam Saiba, yang memicu perhatian luas masyarakat dan media nasional. Tagar #Jangkauanluas, #Sorotanpublik, #Pemotongandanadesa15juta, dan #Pengikut ramai diperbincangkan sebagai bentuk protes publik terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa.

Menanggapi sorotan ini, Kapolres Pegunungan Arfak, Kompol Bernadus Okoka, memberikan klarifikasi lebih rinci kepada awak media:

“Kami sudah melakukan penyelidikan sejak bulan Juli hingga Oktober terkait dugaan pemotongan dana kampung. Laporan berasal dari beberapa aparat dan sekretaris kampung, terutama terkait keributan dan pemalangan. Postingan terbaru hari ini kami jadikan perhatian khusus. Klarifikasi telah disampaikan kepada seluruh kepala kampung di 166 kampung. Jika rata-rata Rp 15 juta dipotong dari tiap kampung, totalnya mencapai Rp 2,49 miliar.”

Kompol Bernadus Okoka Menambahkan “Kami ingin menegaskan bahwa penyelidikan berjalan secara profesional dan transparan. Semua pihak yang terlibat, termasuk oknum pegawai negeri atau aparat yang melakukan pemotongan dana, akan diperiksa secara menyeluruh. Tidak ada yang kebal hukum. Kami juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan informasi tambahan atau bukti terkait dugaan penyalahgunaan ini.”

Lebih lanjut, Kapolres Penggunaan Arfak menekankan:

“Keributan dan pemalangan di beberapa kampung merupakan indikasi serius bahwa masyarakat merasa dirugikan. Kami berkomitmen agar setiap pelaporan ditindaklanjuti dan semua proses hukum dilakukan secara transparan. Aparat hukum harus menegakkan keadilan, sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.” Ucap Kompol Bernadus Okoka

Kasus ini menjadi sorotan publik nasional karena dampaknya langsung terhadap pembangunan desa dan kepercayaan masyarakat. Pemotongan dana desa yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai negeri dan aparat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan keributan, dan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Adv. Ofi Sasmita menegaskan kembali:“Ini bukan sekadar masalah administratif. Jika aparat hukum tidak bergerak cepat, publik akan menilai lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kami menuntut transparansi penuh, pemeriksaan menyeluruh, dan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.”

Publik kini menunggu langkah nyata dari aparat hukum. Desakan FAMI dan penyelidikan Kapolres Kompol Bernadus Okoka diharapkan menjadi jalan untuk menegakkan keadilan bagi warga desa Pegunungan Arfak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Redaksi