Pegaf – Dugaan pemotongan dana desa senilai Rp 15 juta per kampung di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, kini menjadi sorotan nasional. Dengan 166 kampung terdampak, total dana yang diduga disalahgunakan mencapai Rp 2,49 miliar. Kasus ini memicu protes dari kepala-kepala kampung, pemalangan, dan keributan di beberapa desa, sehingga masyarakat menuntut tindakan tegas dari aparat hukum.

Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI), melalui Presiden Adv. Ofi Sasmita, menyerukan agar aparat hukum segera menindak dugaan pemotongan dana desa yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri dan oknum aparat di Kabupaten Pegunungan Arfak.

“Dana desa adalah hak rakyat. Tidak ada pihak yang berhak bermain-main dengan uang rakyat. Siapa pun yang terbukti melakukan pemotongan dan penyalahgunaan dana desa harus dihukum seberat-beratnya,” tegas Adv. Ofi Sasmita.

“Kasus ini bukan sekadar masalah angka, tapi soal keadilan sosial dan moral bangsa. Jika dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa akan runtuh. Kami juga mendorong audit independen agar aliran dana desa bisa dipastikan transparan dan akuntabel.”

Desakan FAMI muncul di tengah viralnya unggahan Facebook oleh Rahabiam Saiba, yang memicu perhatian luas masyarakat dan media nasional. Tagar #Jangkauanluas, #Sorotanpublik, #Pemotongandanadesa15juta, dan #Pengikut ramai diperbincangkan sebagai bentuk protes publik terhadap dugaan penyalahgunaan dana desa.

Menanggapi sorotan ini, Kapolres Pegunungan Arfak, Kompol Bernadus Okoka, memberikan klarifikasi lebih rinci kepada awak media:

“Kami sudah melakukan penyelidikan sejak bulan Juli hingga Oktober terkait dugaan pemotongan dana kampung. Laporan berasal dari beberapa aparat dan sekretaris kampung, terutama terkait keributan dan pemalangan. Postingan terbaru hari ini kami jadikan perhatian khusus. Klarifikasi telah disampaikan kepada seluruh kepala kampung di 166 kampung. Jika rata-rata Rp 15 juta dipotong dari tiap kampung, totalnya mencapai Rp 2,49 miliar.”

Kompol Bernadus Okoka Menambahkan “Kami ingin menegaskan bahwa penyelidikan berjalan secara profesional dan transparan. Semua pihak yang terlibat, termasuk oknum pegawai negeri atau aparat yang melakukan pemotongan dana, akan diperiksa secara menyeluruh. Tidak ada yang kebal hukum. Kami juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan informasi tambahan atau bukti terkait dugaan penyalahgunaan ini.”

Lebih lanjut, Kapolres Penggunaan Arfak menekankan:

“Keributan dan pemalangan di beberapa kampung merupakan indikasi serius bahwa masyarakat merasa dirugikan. Kami berkomitmen agar setiap pelaporan ditindaklanjuti dan semua proses hukum dilakukan secara transparan. Aparat hukum harus menegakkan keadilan, sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.” Ucap Kompol Bernadus Okoka

Kasus ini menjadi sorotan publik nasional karena dampaknya langsung terhadap pembangunan desa dan kepercayaan masyarakat. Pemotongan dana desa yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai negeri dan aparat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan keributan, dan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Adv. Ofi Sasmita menegaskan kembali:“Ini bukan sekadar masalah administratif. Jika aparat hukum tidak bergerak cepat, publik akan menilai lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Pegunungan Arfak. Kami menuntut transparansi penuh, pemeriksaan menyeluruh, dan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat.”

Publik kini menunggu langkah nyata dari aparat hukum. Desakan FAMI dan penyelidikan Kapolres Kompol Bernadus Okoka diharapkan menjadi jalan untuk menegakkan keadilan bagi warga desa Pegunungan Arfak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Redaksi 

Jakarta — Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (INDIKATOR) yang tengah melaksanakan penelitian nasional bertajuk Sosial-Kemasyarakatan, Pelayanan Publik, dan Kinerja Demokrasi di Indonesia Tahun 2025. Penelitian bersifat akademis ini dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia yang kini berjumlah 38 provinsi.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik serta kinerja pemerintahan berdasarkan penilaian dan persepsi masyarakat Indonesia. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan objektif bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi kebijakan publik serta memperkuat kualitas demokrasi nasional.

Pimpinan Nasional FAMI, Adv. Sulkipani Thamrin, menilai kegiatan riset yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia merupakan langkah yang sangat strategis, independen, dan bernilai ilmiah tinggi bagi pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Apa yang dilakukan oleh Indikator adalah kegiatan yang sangat penting dan konstruktif dalam memperkuat demokrasi. Penelitian berbasis opini publik seperti ini menjadi instrumen evaluasi objektif bagi pemerintah, sekaligus cermin peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Sulkipani

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa atas nama Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia, pihaknya sangat mendukung penuh kegiatan penelitian tersebut dan menilai langkah ini patut menjadi contoh bagi kita semua dalam mendorong partisipasi publik dan budaya riset yang sehat di Indonesia.

“Atas nama Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia, kami sangat mendukung kegiatan ini. Penelitian yang dilakukan secara akademis dan independen seperti ini harus menjadi contoh bagi seluruh lembaga dan elemen bangsa,” tegas Sulkipani Thamrin, yang juga merupakan salah satu alumni Harvard University.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam survei nasional merupakan bagian dari pendidikan demokrasi yang esensial. Aspirasi publik harus dijadikan dasar perbaikan kebijakan, bukan disikapi secara defensif, melainkan sebagai masukan berharga bagi peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan kepada rakyat.

Federasi Advokat Muda Indonesia berharap hasil penelitian nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi sosial, pelayanan publik, dan kualitas demokrasi Indonesia pada tahun 2025, serta menjadi referensi kuat dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. 

Humas : FEDERASI ADVOKAT MUDA INDONESIA

Jakarta – Sosok Kompol Bernadus Okoka, Kapolres Pegunungan Arfak (Pegaf), kini semakin dikenal luas tak hanya di wilayah Papua Barat, tetapi juga di kancah nasional. Kepemimpinan yang penuh dedikasi, pendekatan humanis, dan rangkaian kegiatan edukatif yang dijalankan bersama masyarakat membuat namanya menjadi simbol baru wajah Polri yang diharapkan publik.

Fenomena viralnya pemberitaan Polres Pegaf, yang menurut data Google Search Console menarik puluhan ribu pembaca per artikel, menjadi bukti bahwa publik merespons dengan antusias figur-figur yang bekerja dengan hati dan membangun perubahan dari akar rumput. Respons positif ini mendorong berbagai pihak, termasuk media nasional dan produser program hiburan terkemuka, untuk menghadirkan Kompol Okoka dalam forum publik berskala lebih luas.

Salah satunya adalah manajemen Republika News yang bekerja sama dengan tim produksi program Brownis (Obrowlan Manis) Trans TV. Mereka secara resmi menyampaikan rencana untuk mengundang Kompol Bernadus Okoka dalam sebuah acara eksekutif khusus, yang mengangkat tema “Pemimpin Inspiratif dari Daerah untuk Indonesia.” Acara ini akan menghadirkan para tokoh nasional, pembuat kebijakan, pelaku media, dan akademisi yang peduli terhadap reformasi institusi dan pembangunan sosial berbasis pendekatan kemanusiaan.

“Kami sangat tertarik mengangkat kisah Kompol Bernadus Okoka karena beliau adalah contoh nyata bahwa pemimpin inspiratif bisa datang dari mana saja, bahkan dari daerah tertinggi di Papua. Publik perlu melihat sisi Polri yang bersahabat, membangun, dan penuh empati,” ujar Ayu Umbara, Produser Eksekutif Brownis Trans TV, saat dikonfirmasi.

Dari Pegunungan Arfak ke Layar Nasional

Kompol Okoka selama ini dikenal aktif menyapa warga, terlibat langsung dalam kegiatan sosial, dan mendampingi masyarakat melalui berbagai program kreatif seperti penyuluhan pendidikan, pembinaan generasi muda, bantuan sembako, dan penguatan nilai-nilai toleransi. Dalam banyak dokumentasi, ia tampak akrab dengan masyarakat adat, berbincang tanpa jarak, dan turun langsung ke kampung-kampung terpencil di wilayah Pegunungan Arfak.

Program Brownis sendiri dikenal sebagai salah satu talkshow hiburan paling populer di Indonesia, yang secara rutin menghadirkan sosok-sosok publik figur, selebritas, hingga tokoh inspiratif dari berbagai latar belakang. Kolaborasi dengan Republika News, yang dikenal fokus pada isu-isu sosial dan keberagaman, akan memberi dimensi yang lebih dalam terhadap narasi perjalanan Kompol Okoka.

“Kami ingin memperlihatkan bahwa di balik seragam dan tugas berat, ada sosok pemimpin yang memanusiakan manusia. Sosok seperti Kompol Okoka bukan hanya inspirasi untuk institusi Polri, tapi juga untuk generasi muda bangsa,” tambah Ayu Umbara.

Diharapkan Dihadiri Kapolri dan Tokoh Nasional

Menurut informasi awal yang diterima redaksi, acara tersebut juga akan mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta beberapa menteri dan tokoh nasional untuk hadir dan memberi penghargaan atau apresiasi langsung kepada figur-figur daerah yang telah memberikan kontribusi luar biasa.

Sejumlah pakar dan pengamat juga berharap Kapolri memberi perhatian khusus kepada Kompol Okoka dan jajarannya yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian melalui kerja nyata dan pendekatan komunikasi publik yang efektif.

“Sudah saatnya kita menyoroti dan memberi panggung kepada aparat negara yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Sosok seperti Kompol Okoka bukan hanya perlu didukung, tapi juga diberi ruang untuk menyebarkan pengaruh positifnya lebih luas,” ujar Dr. Devie Rahmawati, pakar komunikasi publik dari Universitas Indonesia.

Penutup: Dari Tanah Papua, Harapan Baru untuk Indonesia

Dari tanah Pegunungan Arfak yang sunyi, suara perubahan mulai menggema. Sosok Kompol Bernadus Okoka menjadi simbol bahwa transformasi di tubuh Polri bukan hanya mungkin — tapi sedang dan telah terjadi. Dengan dukungan media dan masyarakat, kisah ini diharapkan bisa menjadi gerakan inspirasi nasional, bahwa dari wilayah terjauh sekalipun, harapan baru bisa lahir dan menyala. Red

Jakarta — Di tengah sorotan publik terhadap peran perempuan di tingkat nasional, muncul satu nama yang mencuri perhatian: Ofi Sasmita. Perempuan kelahiran Luwu Timur, Sulawesi Selatan, ini kini menjadi salah satu figur penting di panggung nasional, berkat kiprahnya yang menyentuh berbagai sektor strategis.

Yang membuat kisahnya semakin menarik, Ofi Sasmita adalah istri dari pemuda asal Desa Langkura, Kabupaten Jeneponto, sebuah desa yang dikenal dengan tradisi dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Dari desa kecil inilah, jejak perjuangan dan kisah hidupnya berawal, hingga akhirnya mengantarkannya pada posisi penting di tingkat nasional.

Memimpin di Berbagai Sektor Penting

Di usianya yang relatif muda, Ofi Sasmita memegang peranan sentral di berbagai organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan arah pembangunan nasional. Posisi-posisi strategis yang ia emban antara lain:

1. Presiden Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia — memimpin ratusan advokat muda di seluruh Indonesia untuk memperjuangkan penegakan hukum yang adil.
2. Ketua Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Media Online Republik Indonesia — mengawal kebebasan pers dan memerangi hoaks di era digital.
3. Ketua Pimpinan Pusat Posbakum Pranaja — memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tanpa biaya.
4. Presidium Pusat Ahli Konsultan Hukum Pertambangan dan Pengadaan Republik Indonesia — berperan penting dalam advokasi sektor pertambangan dan tata kelola sumber daya alam.
5. Ketua Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pekerja Pertambangan Republik Indonesia — memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja tambang serta pengusaha di sektor ini.
6. Presiden Komite Advokasi Tambang Republik Indonesia — mengawal isu-isu strategis di industri pertambangan nasional.
7. Sekretaris Presiden Jaringan Advokasi Lingkungan Hidup Republik Indonesia — memimpin gerakan nasional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
8. Dewan Kehormatan Nasional Komite Advokat Indonesia — menjaga integritas profesi advokat di seluruh Indonesia.
9. Dewan Kehormatan Nasional Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia — memastikan profesionalitas pengacara muda dalam membela kepentingan hukum masyarakat.

Jejaring Luas dan Kepemimpinan yang Kuat

Kiprah Ofi Sasmita tidak hanya berhenti pada tataran jabatan formal. Ia dikenal memiliki jejaring yang luas, mulai dari kalangan aktivis, profesional, tokoh masyarakat, hingga pemangku kebijakan. Banyak pihak menilai, kemampuannya membangun komunikasi lintas sektor adalah salah satu kunci keberhasilannya.

“Ofi Sasmita adalah contoh nyata bahwa perempuan Indonesia bisa berdiri sejajar, bahkan memimpin di garis depan perjuangan untuk kepentingan bangsa,” ujar salah satu koleganya di Jakarta.

Inspirasi bagi Perempuan Indonesia

Kisah perjalanan Ofi Sasmita menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya perempuan, untuk berani mengambil peran strategis. Dari latar belakang sederhana di Sulawesi Selatan, ia membuktikan bahwa tekad, kerja keras, dan integritas mampu membuka jalan menuju panggung nasional.

Dengan visi yang kuat dan komitmen pada perubahan positif, Ofi Sasmita diprediksi akan terus menjadi tokoh penting dalam dinamika organisasi, hukum, dan kebijakan.

Memimpin sembilan organisasi strategis di bidang hukum, media, pertambangan, dan lingkungan hidup, Ofi Sasmita dianggap sebagai salah satu tokoh perempuan paling berpengaruh di Indonesia saat ini. Dari membantu rakyat kecil lewat bantuan hukum gratis, mengadvokasi kebebasan pers, hingga mengawal isu lingkungan dan pertambangan nasional — kiprahnya membentang luas dari Sabang sampai Merauke.

Kehadirannya di panggung nasional membuktikan, perempuan Indonesia mampu berada di garis depan perjuangan, memimpin perubahan, dan mempengaruhi arah kebijakan negara.

“Ini adalah era di mana perempuan tak hanya menjadi penonton, tapi pemimpin dalam sejarah,” tegas salah satu pengamat politik di Jakarta.

Redaksi