Jakarta — Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) memberikan apresiasi sekaligus dukungan penuh kepada Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (INDIKATOR) yang tengah melaksanakan penelitian nasional bertajuk Sosial-Kemasyarakatan, Pelayanan Publik, dan Kinerja Demokrasi di Indonesia Tahun 2025. Penelitian bersifat akademis ini dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia yang kini berjumlah 38 provinsi.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik serta kinerja pemerintahan berdasarkan penilaian dan persepsi masyarakat Indonesia. Hasilnya diharapkan menjadi rujukan objektif bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengevaluasi kebijakan publik serta memperkuat kualitas demokrasi nasional.

Pimpinan Nasional FAMI, Adv. Sulkipani Thamrin, menilai kegiatan riset yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia merupakan langkah yang sangat strategis, independen, dan bernilai ilmiah tinggi bagi pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Apa yang dilakukan oleh Indikator adalah kegiatan yang sangat penting dan konstruktif dalam memperkuat demokrasi. Penelitian berbasis opini publik seperti ini menjadi instrumen evaluasi objektif bagi pemerintah, sekaligus cermin peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Sulkipani

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa atas nama Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia, pihaknya sangat mendukung penuh kegiatan penelitian tersebut dan menilai langkah ini patut menjadi contoh bagi kita semua dalam mendorong partisipasi publik dan budaya riset yang sehat di Indonesia.

“Atas nama Pimpinan Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia, kami sangat mendukung kegiatan ini. Penelitian yang dilakukan secara akademis dan independen seperti ini harus menjadi contoh bagi seluruh lembaga dan elemen bangsa,” tegas Sulkipani Thamrin, yang juga merupakan salah satu alumni Harvard University.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam survei nasional merupakan bagian dari pendidikan demokrasi yang esensial. Aspirasi publik harus dijadikan dasar perbaikan kebijakan, bukan disikapi secara defensif, melainkan sebagai masukan berharga bagi peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan kepada rakyat.

Federasi Advokat Muda Indonesia berharap hasil penelitian nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mampu memberikan gambaran objektif mengenai kondisi sosial, pelayanan publik, dan kualitas demokrasi Indonesia pada tahun 2025, serta menjadi referensi kuat dalam perumusan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. 

Humas : FEDERASI ADVOKAT MUDA INDONESIA

Jakarta – Polres Pegunungan Arfak (Pegaf) mencuri perhatian publik dan media nasional. Bukan karena kasus kriminal besar, melainkan karena rangkaian kegiatan edukatif, sosial, dan humanis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Di bawah komando Kompol Bernadus Okoka, kepolisian tampil sebagai institusi yang ramah, hadir, dan menjadi bagian dari solusi nyata di tengah masyarakat.

Fenomena ini mencuat hingga ke jagat digital. Berdasarkan data Google Search Console, artikel-artikel yang memuat kegiatan Polres Pegaf mencatat puluhan ribu pembaca per artikel. Ini menjadi indikator bahwa kerja positif aparat di daerah terpencil sekalipun mampu menjadi magnet perhatian nasional, bahkan mengisi posisi trending dalam pencarian Google Indonesia.

Pemimpin yang Dekat dan Bekerja dengan Hati

Di bawah kepemimpinan Kompol Okoka, Polres Pegaf tidak hanya fokus pada aspek keamanan, tetapi juga aktif dalam penyuluhan pendidikan, pembinaan pemuda, pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial lintas komunitas. Yang membedakan adalah keterlibatan langsung sang Kapolres dalam hampir semua kegiatan tersebut.

“Kami tidak ingin masyarakat hanya melihat polisi sebagai penegak hukum. Polisi juga bisa menjadi sahabat, penggerak semangat belajar, dan mitra dalam membangun kampung,” ujar Kompol Bernadus Okoka dalam sebuah kegiatan literasi bersama pelajar di Distrik Catubouw.

Pakar UI: Sudah Saatnya Sosok Seperti Ini Diapresiasi Pimpinan Tertinggi Polri

Kinerja luar biasa Polres Pegaf tidak hanya menuai simpati warga, tetapi juga mendapatkan perhatian dari akademisi. Dr. Devie Rahmawati, pakar komunikasi publik dari Universitas Indonesia, menyebut bahwa kepemimpinan Kompol Okoka adalah contoh nyata dari model komunikasi publik transformatif yang sangat langka di institusi kepolisian.

“Ketika sosok Kapolres mampu menciptakan perubahan positif dan menginspirasi ribuan orang, baik secara langsung maupun melalui media digital, maka sudah sepatutnya kinerja seperti ini mendapat apresiasi dari pimpinan tertinggi Polri,” tegas Dr. Devie.

Ia juga menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diharapkan memberikan penghargaan resmi kepada anggota-anggota Polri yang tidak hanya menjalankan tugas rutin, tapi juga mampu membangun kepercayaan dan kedekatan sosial dengan masyarakat.

“Sosok seperti Kompol Bernadus Okoka adalah wajah baru Polri yang sangat dirindukan masyarakat. Kita butuh lebih banyak figur polisi seperti beliau. Memberi apresiasi bukan hanya soal penghargaan personal, tetapi juga sinyal bahwa Polri mendorong pola kepemimpinan yang humanis dan berdampak,” tambahnya.

Simbol Harapan dan Perubahan

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi institusi Polri, apa yang dilakukan Polres Pegaf menjadi angin segar. Narasi positif yang disebarkan secara konsisten  baik melalui aksi nyata maupun publikasi media menciptakan citra baru kepolisian sebagai pengayom yang rendah hati, dekat dengan warga, dan proaktif dalam pembangunan sosial.

Jika figur seperti Kompol Okoka terus didukung dan dijadikan teladan, maka reformasi di tubuh Polri bukan hanya menjadi wacana, melainkan kenyataan. Red

Raja Ampat, Papua Barat Daya — Kasus dugaan kejahatan seksual terhadap anak kembali menggemparkan publik. Peristiwa memilukan yang menimpa korban berinisial NA, seorang anak di bawah umur, kini menjadi sorotan nasional.
Kasus ini tengah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Raja Ampat, dan keluarga korban bersuara lantang agar proses hukum segera diselesaikan.

Ofi Sasmita, tante korban yang juga figur nasional di dunia advokat, jurnalis, dan aktivis, mengeluarkan ultimatum tegas. Ia meminta pihak penyidik untuk segera merampungkan berkas perkara dan melimpahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Kami menuntut aparat bertindak cepat, profesional, dan transparan. Tidak ada kompromi untuk pelaku kejahatan terhadap anak. Keadilan harus ditegakkan, bukan ditunda,” tegas Ofi kepada wartawan.

Sosok Nasional dengan Jaringan Kuat

Ofi Sasmita bukan sekadar keluarga korban. Ia merupakan tokoh penting di berbagai organisasi strategis yang memiliki pengaruh luas, di antaranya:

• Presiden Nasional Federasi Advokat Muda Indonesia
• Ketua Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Media Online Republik Indonesia
• Ketua Pimpinan Pusat Posbakum Pranaja
• Presidium Pusat Ahli Konsultan Hukum Pertambangan dan Pengadaan Republik Indonesia
• Ketua Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha dan Pekerja Pertambangan Republik Indonesia
• Presiden Komite Advokasi Tambang Republik Indonesia
• Sekretaris Presiden Jaringan Advokasi Lingkungan Hidup Republik Indonesia
• Dewan Kehormatan Nasional Komite Advokat Indonesia
• Dewan Kehormatan Nasional Komite Pengacara dan Penasihat Hukum Muda Republik Indonesia

Dengan kapasitasnya yang besar, Ofi memastikan kasus ini akan terus dikawal hingga tingkat persidangan.
Bahkan, ia menegaskan akan menggunakan seluruh jaringan komunikasi, media, dan relasi organisasinya di tingkat lokal, nasional, hingga internasional untuk memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

“Saya pastikan, seluruh jejaring komunikasi saya akan bergerak. Ini bukan hanya perjuangan pribadi, tapi gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Indonesia. Pelaku tidak boleh lolos dari jerat hukum,” ujarnya.

Peringatan Keras untuk Aparat

Ofi juga menegaskan bahwa lambatnya penanganan kasus seperti ini bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap hukum.
Ia meminta agar pihak kepolisian menunjukkan komitmen nyata bahwa hukum di Indonesia berlaku sama untuk semua.

“Kalau hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, itu tanda kemunduran bangsa. Saya tegaskan, jangan pernah anggap enteng kejahatan terhadap anak. Ini kejahatan luar biasa,” pungkasnya.

Tekanan Publik yang Menguat

Dengan sorotan yang semakin tajam dari publik, kasus ini diprediksi akan menjadi trend nasional dalam beberapa hari ke depan.
Gelombang dukungan untuk korban terus berdatangan, dan tekanan terhadap aparat penegak hukum kian menguat agar proses pelimpahan perkara segera dilakukan.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa perlindungan anak bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban nyata yang harus dijalankan oleh semua pihak, termasuk negara dan aparat penegak hukum.

Redaksi