Jeneponto — Insiden ketegangan antara massa aksi dan Ketua Karang Taruna Kabupaten Jeneponto, Suharmin Qilank, dalam demonstrasi penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) memicu kecaman keras di tingkat nasional. Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI) secara terbuka mendesak Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) melalui Ketua Umum G. Budisatrio Djiwandono untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan tegas.

Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan pemuda dari Barisan Pejuang Jaminan Sosial (BPJS) di depan Kantor Bupati Jeneponto, Kamis, 5 Januari 2026, merupakan protes atas penonaktifan KIS milik puluhan ribu warga miskin. Massa menilai kebijakan pendataan berbasis DESIL tidak tepat sasaran dan berdampak langsung pada hilangnya akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

Situasi sempat memanas dan nyaris berujung bentrokan fisik. Pengunjuk rasa menilai kehadiran Ketua Karang Taruna di tengah massa bukan sebagai penengah konflik, melainkan memperkeruh eskalasi.

“Karang Taruna seharusnya berdiri bersama rakyat miskin, bukan berhadap-hadapan dengan mereka,” teriak salah satu orator aksi.

Sorotan paling keras datang dari organisasi advokat nasional, Federasi Advokat Muda Indonesia (FAMI). Melalui Vice President-nya, Adv. Sulikipani Thamrin, FAMI menilai sikap tersebut mencerminkan kegagalan organisasi sosial dalam menjalankan fungsi moralnya di tengah krisis sosial.

Menurut Sulikipani, Karang Taruna semestinya berperan sebagai fasilitator dialog, bukan aktor konflik.

“Karang Taruna seharusnya menjadi jembatan agar kedua pihak saling menghargai, menahan diri, dan duduk mencari solusi. Saya heran organisasi sekelas Karang Taruna justru menunjukkan pola kerja yang menyerupai premanisme,” tegasnya.

Ia menilai peristiwa ini bukan sekadar insiden lapangan, melainkan alarm serius bagi integritas organisasi sosial di daerah. Sulikipani juga menyoroti persepsi publik mengenai kedekatan elite organisasi dengan lingkar kekuasaan daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Atas dasar itu, FAMI secara resmi meminta Ketua Umum PNKT, G. Budisatrio Djiwandono, segera turun tangan.

“Kami meminta PNKT segera mengevaluasi dan memberhentikan Ketua Karang Taruna Jeneponto. Ini penting untuk menyelamatkan marwah organisasi agar tidak berubah menjadi alat kekuasaan,” ujarnya.

Desakan serupa datang dari elemen masyarakat sipil Jeneponto yang menilai insiden tersebut telah mencoreng citra Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan pemuda. Mereka menuntut audit internal dan reformasi kepemimpinan di tingkat daerah.

Aksi demonstrasi berlangsung hingga siang hari dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Massa menyatakan akan terus mengawal persoalan penonaktifan KIS sampai hak jaminan kesehatan masyarakat miskin dipulihkan sepenuhnya.

Kasus ini kini menjadi perhatian nasional dan memicu perdebatan luas mengenai peran organisasi sosial: apakah tetap menjadi penjaga kepentingan rakyat, atau bergeser menjadi perpanjangan tangan kekuasaan lokal.Red

AspirasRakyat.My.Id, Barito Utara– Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H. Benny Siswanto, menekankan pentingnya peran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan investasi yang beroperasi di wilayah Barito Utara, Kamis, 15 Januari 2026.

Ia menilai, CSR tmy.idak boleh diposisikan sekadar sebagai kewajiban formal, melainkan harus dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Program CSR jangan hanya bersifat seremonial. Harus ada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, baik di bmy.idang ekonomi, pendmy.idikan, kesehatan, maupun lingkungan,” kata Benny Siswanto.

Selain itu, Benny juga menyoroti pentingnya membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Menurutnya, warga sekitar merupakan pihak yang paling mengetahui dampak langsung dari aktivitas perusahaan.

“Masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan. Suara mereka penting dalam memastikan perusahaan berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Ia mendorong agar pengawasan investasi dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah daerah, DPRD, lembaga pengawas, akademisi, serta unsur masyarakat, sehingga pengawasan tmy.idak bersifat sepihak.

Dengan pola tersebut, Benny meyakini iklim investasi di Barito Utara akan semakin sehat, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

“Kalau semua pihak dilibatkan, investasi tmy.idak hanya menguntungkan perusahaan, tapi juga benar-benar mengangkat kualitas hmy.idup masyarakat Barito Utara,”pungkasnya. (Red)